Referendum Papua, JK Sebut Senjata Bicara jika Dialog Gagal

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah akan tetap mempertahankan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. JK mengatakan pemerintah tak segan melawan dengan senjata jika ada kelompok separatis yang ingin memisahkan provinsi paling timur Indonesia itu.

"Siapa pun yang mau ambil langkah-langkah seperti separatis, ya, dicegah. Kalau bisa dengan cara diplomatis ya diplomatis, tapi kalau berkeras pakai senjata, ya pakai senjata, tidak ada cara lain," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut JK, upaya mempertahankan wilayah dengan menggunakan senjata juga dilakukan negara-negara lain. Upaya itu ditempuh jika memang dialog gagal dilakukan.


Lihat juga: Usai Referendum Papua, ULMWP Soroti Senjata Kimia di Nduga
"Tidak ada cara lain, negara apapun pasti seperti itu. Pemerintah kan juga sudah sepakat semua termasuk Papua, Aceh, Sumatera, Sulawesi merdeka bersama, gabung dalam NKRI," katanya.

JK yang pernah menjadi tokoh perdamaian Aceh dengan GAM ini juga mendorong penuh pelibatan TNI untuk melawan kelompok separatis di Papua. Menurut dia, tindakan kelompok separatis yang sampai menewaskan personel TNI di Kabupaten Nduga itu bukan lagi perkara kriminal biasa.

"Memang tentara ditugaskan di wilayah itu karena ini bukan kriminal biasa. Kalau kriminal ya polisi, tapi kalau separatis harus polisi dan tentara bersama," ucap JK.

Lihat juga: Menhan Respons Referendum Papua: Enggak Boleh Merdeka Titik
Kelompok separatis The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)  membuat petisi berisi tuntutan referendum kemerdekaan Papua Barat. Petisi itu diklaim ditandatangani 1,8 juta orang dan telah diserahkan kepada Ketua Dewan HAM PBB Michelle Bachelet.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai penyerahan petisi referendum Papua Barat itu ke PBB bukan sebuah masalah.

Menurut dia petisi tersebut tak mewakili keseluruhan warga Papua Barat.

Lihat juga: Istana soal Petisi Referendum Papua: PBB Hormati Indonesia
"Tidak masalah kita lebih banyak kok," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/1).

Ryamizard juga menekankan tidak boleh ada kelompok yang merdeka di wilayah Indonesia. Ia berkata pihak yang hendak akan merdeka harus berhadapan terlebih dahulu dengan dirinya selaku penanggungjawab pertahanan negara.

"Begini ya, apapun ngomong segala macem enggak boleh merdeka. Titik. Ya, kalau mereka berhadapan dengan pasti menteri pertahanan dulu dong, menteri pertahanan negara," ucap dia. (psp/wis)

BERITA LENGKAP DI HALAMAN BERIKUTNYA

Halaman Berikutnya

Subscribe to receive free email updates: